127 Tahun MH. Thamrin: Orang Betawi dan Nasib Kaum Miskin Kota (III)*

Membangun Tokoh Politik Betawi.

Soedjatmoko (1954) pernah mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi bukanlah suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya. Untuk itu kita harus mempertimbangkan peranan agama dan unsur-unsur di dalam warisan kebudayaan nenek moyang kita. Menurut Soedjatmoko, unsur-unsur yang positif perlu dihidupkan kembali dan yang negatif perlu diinterpretasikan ulang agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik.

Program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta hendaknya tidak sekadar menambah anggaran dan menambah jenis program pengentasan kemiskinan semata, namun perlu memperhatikan prilaku dari target sasaran program. Untuk mewujudkannya, perlu perhatian terhadap upaya memahami orientasi nilai budaya mereka (baik Betawi maupun pendatang) dalam menyusun kebijakan program pembangunan yang akan diambil.

Ke depan perlu perhatian lebih besar pada penduduk Betawi, untuk memberikan bantuan pendidikan setidaknya sampai jenjang SLTA (dan beasiswa perguruan tinggi bagi siswa yang berbakat) dan memberikan pelatihan bagaimana menggugah mereka untuk meningkatkan motivasi dari diri sendiri dan berupaya meningkatkan taraf hidup. Untuk penduduk miskin yang saat ini terlanjur hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dasar, agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak, perlu proaktif diajak mengikuti program Jakprenuer, pengembangan program kewirausahaan terpadu (d/h program OK OCE) untuk merubah mindset agar orang Betawi lebih produktif dan memberikan penyediaan modal usaha dengan bunga pinjaman rendah dan tenor cukup panjang untuk meningkatkan wirausaha / perdagangan serta membantu akses pasar.

Kita juga perlu melahirkan kembali tokoh-tokoh politik dan pegiat ormas kebetawian yang memiliki militansi dalam memperjuangkan hajat hidup orang banyak Betawi sekaligus memiliki jaringan pergaulan yang luas di lingkungan nasional serta melakukan institusionalisasi gerakan advokasi dan kontrol sosial masyarakat Betawi terhadap jalannya pembangunan di DKI Jakarta yang seringkali terjadi tarik menarik kepentingan antara kepentingan wilayah dan nasional. Sudah saatnya pula pegiat budaya Betawi dan intelektual Betawi melakukan sinergitas dengan penyelenggara urusan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yaitu Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta agar dapat memberikan masukan dan usulan program-program pro rakyat miskin Jakarta yang tidak hanya untuk kalangan Betawi saja.**

*Oleh : Roni Adi – Ketua Perkumpulan Betawi Kita & Pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi

Sumber: