Kepemilikan tanah Simplicitas terus berpindah tangan sampai awal abad ke-20. Sebuah iklan jual-beli di Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië edisi 4 Agustus 1913 mencatat sebagian lahan di Pondok Laboe-Karang Tengah, seluas sekitar 415 bau dengan nilai pajak (verponding) f 29.984, dilepas ke publik. Barulah menjelang sensus 1930, lahan ini sepenuhnya diakuisisi pemerintah dan dipecah jadi desa-desa administratif, salah satunya cikal bakal Desa Pondok Laboe yang kita kenal sekarang.
Simplicitas, Rumah penggilingan di Pondok Labu--
Efek Ali Sadikin
Setelah republik berdiri dan sistem tanah partikelir dihapus, Pondok Labu untuk sementara kembali sepi, lantaran isinya sawah dan kebun, penduduknya tak seberapa. Titik baliknya baru datang di era Gubernur Ali Sadikin (1966–1977), nama yang berulang kali muncul dalam sejarah Pondok Labu, meski dalam dua “jabatan” yang jauh berbeda.
Awal 1960-an, ketika masih Brigadir Jenderal Korps Komando (KKO) dan menjabat Pembantu Menteri Angkatan Laut Bidang Logistik, Bang Ali berinisiatif menghimpun dana santunan dari para pengusaha Jakarta dan Surabaya. Dana ini disiapkan sebagai jaminan bagi enam belas ribu prajurit TNI-AL yang tergabung dalam Operasi Jayawijaya, operasi yang direncanakan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dengan dana itu, pada 1963 dibeli tanah 408 hektare di kawasan yang sekarang dikenal Pangkalan Jati. Operasi militernya sendiri batal, sebab 15 Agustus 1962 tercapai Perundingan New York yang menyepakati referendum di bawah kendali UNTEA. Tapi tanahnya, ya, sudah kadung dibeli.
Awal 1964, di atas lahan itu mulai dibangun perumahan dinas TNI-AL, cikal bakal Komplek TNI-AL Pangkalan Jati yang berdiri sampai sekarang, dengan 574 kavling di atas sekitar 33 hektare dari total lahan tadi. Belasan tahun kemudian, 1 September 1976, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI R.S. Soebiakto menerbitkan surat keputusan yang memperjelas hak atas kavling-kavling itu bagi para penghuninya.
Warga mulai berdatangan, urusan fasilitas sosial menjadi kebutuhan. Di tengah Komplek TNI-AL Pangkalan Jati, Jalan Jati Raya Barat, berdiri Masjid Jami’ Imam Bonjol. Diresmikan 16 April 1981, hampir dua dekade setelah tanah Pangkalan Jati pertama dibeli, oleh Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, Laksamana Madya Waloejo Soegito. Direnovasi dan diresmikan ulang 12 November 1993 oleh KSAL Laksamana Tanto Koeswanto, dan sampai kini masih jadi salah satu pusat kegiatan keagamaan keluarga besar TNI-AL di Pangkalan Jati.
Jabatan kedua Ali Sadikin datang belakangan, saat sudah jadi Gubernur DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinannya, sawah dan kebun di Pondok Labu mulai berubah jadi lahan permukiman, mengikuti derap urbanisasi Jakarta yang waktu itu melaju kencang. Salah satu proyek pentingnya: pembangunan Jalan Pondok Labu, menghubungkan kawasan ini dengan Desa Pangkalan Jati dan Desa Gandul di Limo, kini wilayah Kota Depok, menjadikan Pondok Labu titik penghubung Jakarta dengan kawasan selatan.
Status hukum batas wilayah Kecamatan Cilandak, tempat Pondok Labu bernaung, juga baru pertama kali ditetapkan di era ini, lewat SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 435 Tahun 1966.
Tepat pada 23 Mei 1967, Bang Ali meresmikan Rumah Sakit Fatmawati berikut jalan yang membentang dari Blok A sampai RS Fatmawati itu. Akses inilah salah satu pendorong berkembangnya kawasan Pondok Labu dan sekitarnya. .
Urbanisasi yang kian deras itu pula yang menggerakkan seorang tokoh masyarakat setempat, Haji Saleh, menyumbangkan sebagian lahannya untuk sekolah dasar, cikal bakal SD Negeri Pondok Labu 03, 04, 09, dan 010 Pagi, yang kini digabung jadi SD Negeri Pondok Labu 03.
Haji Saleh yang asli Betawi ini juga bermurah hati menjual dengan separuh harga pasaran masa itu, untuk pembangunan Kampus UPN “Veteran” Jakarta pada tahun 1967.
Sekolah yang Dibangun di Atas Rawa
Kalau kebutuhan sekolah dasar sudah kelar berkat sumbangan Haji Saleh, kebutuhan sekolah menengah atas datang belakangan, dan ceritanya jauh lebih berliku, lebih mirip perjuangan proposal daripada sekadar sumbangan tanah. Pada 24 November 1973, warga Cipete dan Cilandak mengirim surat permohonan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, minta kawasan mereka punya SMA negeri sendiri. Bersambut positif: sebulan kemudian, 27 Desember 1973, berdirilah SMA Negeri 6 Filial, kelak disebut SMA Negeri 6 Kelas Jauh, sebagai cabang SMA Negeri 6 Kebayoran Baru, dengan Kolonel Soenito Djojosoegito sebagai ketua panitia pendiriannya.
Masalahnya sepele tapi krusial: gedungnya belum ada. Sementara, kegiatan belajar-mengajar menumpang di SMP Negeri 68. Dua alternatif lokasi sempat diusulkan: tanah BNI 46 seluas 1,5 hektare di Cilandak, atau tanah Departemen Dalam Negeri seluas 2 hektare di Pondok Labu. Pilihan jatuh ke Pondok Labu, dan pembangunan gedung dimulai pertengahan 1974 di sebidang lahan setengah rawa dan persawahan, persis di sebelah timur Pasar Pondok Labu, bersisian dengan kompleks SMP Negeri 85. Baru 28 Mei 1975 gedung itu rampung dan diserahkan ke Departemen P&K, dan sejak 26 Juni 1975 SMA VI Filial resmi punya rumah sendiri.